Dukungan Infrastruktur Dalam Percepatan Pembangunan

DUMAI. Dukungan Infrastruktur dalam Percepatan Pembangunan Daerah menguraikan fungsi dan peran infrastruktur yang ketersediaannya sangat dibutuhkan untuk dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Agar tujuan pembangunan infrastruktur tercapai, maka tantangan dan kendala anggaran tersebut harus diatasi. Sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah, pemerintah daerah telah dilengkapi dengan berbagai kewenangan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia bagi kepentingan pembangunan infrastruktur.

Dalam hubungan ini, pemerintah daerah perlu memaksimalkan perannya dalam menghasilkan infrastruktur sehingga sesuai dengan tujuan pembangunannya, yakni untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, serta untuk mengangkat harkat dan daya saing bangsa.
Anggaran (APBD) kota Dumai tahun ini hanya berkisar diangka  600 - 700 Milyar saja, sementara untuk menindak lanjuti strategi utama Pembangunan kota Dumai kedalam tindakan aksi yang tertuang dalam RPJMD selama lima tahun kedepan, Pemerintah kota Dumai memerlukan dukungan dana sebesar 1,078 triliun pertahun, seperti apa yang disampaikan Walikota, H. Khairul Anwar

Perkiraan kebutuhan dana tersebut, kata Wako diperoleh dari menggunakan data empirik dua tahun terakhir dengan derajat tambahan per tahun untuk kebutuhan belanja tidak langsung sebesar 12 persen, dan  belanja langsung sebesar 18 persen. 

“Menyikapi perkiraan kebutuhan dana untuk menyelesaikan persoalan pembangunan, secara implisit mengisyaratkan kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama bagi penyelenggara pemerintahan  untuk lebih bekerja keras dalam memperbesar kuncuran dana dari berbagai sumber.” Kata Wako

Dan tanpa kerja keras, dedikasi dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, maka dapat dipastikan bahwa berbagai persoalan yang menghadang tidak dapat diselesaikan. Seperti yang disampaikan beberapa Fraksi dalam menagnggapi RPJMD itu bahwa dikawatirkan dengan keterbatasan anggaran tersebut, Visi Walikota hanya akan dijadikan sebuah mimpi.

Namun Walikota, yakin dan optimis, pembangunan Dumai lima tahun kedepan dapat tercapai, Meskipun APBD Dumai masih kecil untuk menempuh harapan itu, Wako berjanji akan melakukan lobi dan menjemput bola agar pemerintah pusat, melalui dana APBN bisa disalurkan ke Dumai.

Selain itu kata Wako, agar Visi itu dapat terwujud, Pemerintah butuh dukungan dari semua pemangku kepentingan, seperti terjalinnya kerjasama yang baik anatara eksekutif dan legislative serta dukungan penuh masyarakat Dumai.

Dan dalam pendekatan Operasional, kita akan melenyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang amanah serta mengepadankan, menyelaraskan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja dengan pasar kerja. Dan mempertinggi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  berbasis ekonomi kerakyatan  dengan Memanfaatkan lalu lintas barang dan jasa sebagai pasar produk tempatan guna Menyelaraskan ekonomi dan ekologi. Kata Wako

Gambaran pencapaian harapan itu, sudah tentu harus diiringi dengan konsekuensi bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus bahu membahu. “Upaya bahu membahu antara pemangku kepentingan tidak sebatas pada lingkup wilayah administrasi pemerintahan, tetapi jauh menembus batas provinsi dan negara. Konsekuensi ini dipercepat oleh kondisi geoekonomi, geopolitik, dan geografis strategic Dumai.” Pungkasnya.